MADIUN, forumnusantara.com/ – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun menggelar kegiatan pembinaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) serta evaluasi capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Pemadam Kebakaran (Damkar), di Kantor Satpol PP dan Damkar Kabupaten Madiun, Selasa (31/3/2026).
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya strategis memperkuat peran Satpol PP dan Damkar dalam menjaga ketertiban umum, perlindungan masyarakat, serta penanganan kondisi darurat di wilayah Kabupaten Madiun.
Bupati Madiun, Hari Wuryanto, dalam arahannya menegaskan bahwa setiap personel harus bekerja berdasarkan regulasi dan dasar hukum yang jelas.
“Jangan sampai bertindak tanpa memahami dasar hukum. Semua harus sesuai aturan dan kewenangan yang dimiliki,” tegasnya.
Ia menjelaskan, Satpol PP memiliki tugas utama menjaga ketertiban dan ketenteraman masyarakat, mengawasi pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda), serta melakukan penindakan terhadap pelanggaran, sekaligus menjalankan fungsi pelayanan masyarakat dan koordinasi lintas instansi.
Lebih lanjut, Bupati menekankan pentingnya mengedepankan sosialisasi dalam penegakan Perda. Menurutnya, meskipun secara hukum masyarakat dianggap mengetahui aturan setelah diundangkan, pendekatan persuasif tetap harus dilakukan.
“Bagaimana masyarakat bisa patuh kalau belum disosialisasikan. Maka sosialisasi harus terus ditingkatkan sebelum penegakan dilakukan,” ujarnya.
Fokus program Satpol PP diarahkan pada patroli di titik rawan gangguan ketertiban, penegakan Perda secara humanis, serta penguatan peran perlindungan masyarakat (Linmas) hingga tingkat desa dan kecamatan. Dalam pelaksanaannya, aparat juga didorong untuk tidak hanya melakukan operasi, tetapi mampu menghadirkan solusi atas permasalahan di lapangan.
Selain itu, inovasi menjadi hal penting yang harus dikembangkan. Aparat diminta proaktif dan tidak menunggu perintah, namun tetap bergerak dalam koridor regulasi dan tugas pokok fungsi (tupoksi).
“Segera bergerak tanpa menunggu perintah, tetapi tetap tegas dan berlandaskan regulasi,” imbuhnya.
Pemkab Madiun juga tengah merencanakan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) melalui pembangunan kawasan terpusat berupa delta UMKM dan foodcourt yang akan difasilitasi pemerintah daerah. Penataan ini diharapkan mampu menciptakan ketertiban sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Di sisi kebijakan, Wakil Bupati turut mendorong penyusunan resume atau pemetaan regulasi serta Perda yang menjadi kewenangan Satpol PP sebagai pedoman kerja yang lebih sistematis dan terarah.
Sementara itu, Damkar Kabupaten Madiun memiliki peran strategis dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta operasi penyelamatan (rescue) dalam berbagai kondisi darurat. Tidak hanya pemadaman kebakaran, Damkar juga menangani evakuasi hewan berbahaya, penyelamatan korban kecelakaan, hingga situasi non-kebakaran lainnya.
Fokus program Damkar meliputi peningkatan upaya pencegahan melalui edukasi dan inspeksi keselamatan gedung, kesiapsiagaan personel selama 24 jam, serta penguatan layanan penyelamatan.
Namun demikian, sejumlah tantangan masih dihadapi, seperti akses jalan sempit, keterbatasan sarana prasarana, serta tingginya risiko kerja di lapangan. Untuk itu, dilakukan berbagai langkah seperti penambahan pos Damkar di lokasi strategis, pembangunan hydrant, pemeliharaan peralatan, serta peningkatan pelatihan standar operasional prosedur (SOP).
Menghadapi potensi bencana kekeringan akibat fenomena El Niño yang diperkirakan berlangsung hingga Oktober, Damkar juga diminta untuk aktif melakukan monitoring dan evaluasi terhadap ketersediaan sumber-sumber air.
“Ketersediaan air sangat penting untuk mendukung pemadaman. Semua sumber air harus dipetakan dan dimonitor secara berkala,” jelasnya.
Selain itu, kolaborasi lintas sektor juga menjadi kunci, baik dengan TNI, Polri, maupun instansi vertikal dan horizontal lainnya, guna mendukung penegakan Perda dan penanganan kondisi darurat secara terpadu.
Melalui pembinaan ini, Pemkab Madiun menargetkan terwujudnya aparat yang profesional, humanis, dan responsif, serta terciptanya masyarakat yang tertib, aman, dan tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan, sekaligus mendukung iklim pertumbuhan ekonomi yang kondusif.
Kegiatan ditutup dengan pemotongan tumpeng dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Satpol PP dan Damkar sebagai bentuk rasa syukur sekaligus memperkuat semangat pengabdian kepada masyarakat.
