PAMEKASAN, forumnusantara.com/ – Segel SMK Kesehatan Nusantara Pamekasan sejak Mei 2026 belum dibuka hingga kini. Kondisi itu memaksa ratusan siswa menjalani pembelajaran terbatas tanpa akses laboratorium dan ruang praktik yang jadi kebutuhan utama pendidikan kesehatan. Senin (22/6/2026)
Bertepatan dengan agenda pemanggilan pemilik sertifikat tanah sekolah oleh Polres Pamekasan, sejumlah siswa mendatangi Mapolres. Mereka menyampaikan harapan agar segel segera dibuka sehingga kegiatan belajar bisa kembali normal.
Bagi para siswa, persoalan ini bukan sekadar sengketa tanah. Mereka merasa paling terdampak karena tidak terlibat konflik, tapi harus kehilangan ruang belajar.
“Kami tidak ikut bersengketa. Kami hanya ingin sekolah dibuka kembali agar bisa belajar seperti biasa,” ujar salah satu siswi yang hadir.
Para siswa menilai laboratorium, ruang praktik, ruang kelas, dan sarana penunjang lainnya tidak bisa digantikan sepenuhnya oleh pembelajaran daring. Jika kondisi berlanjut, mereka khawatir kualitas pendidikan dan kompetensi lulusan akan menurun.
Kehadiran siswa di Polres menunjukkan persoalan ini kini menyangkut lebih dari status kepemilikan lahan. Hak pendidikan ratusan peserta didik yang masih aktif juga menjadi taruhannya.
Kasi Humas Polres Pamekasan, Ipda Evan Yogi Pratama membenarkan agenda klarifikasi terhadap pemilik sertifikat tanah lokasi sekolah. Ia menyebut penyelidikan masih berjalan melalui pemeriksaan pihak terkait, pendalaman laporan, pengumpulan keterangan, dan rencana mediasi.
Yayasan Kunci Ilmu selaku penyelenggara menegaskan fokus utamanya adalah melindungi hak belajar siswa.
“Apapun persoalannya, siswa tidak boleh dirugikan. Pendidikan adalah hak mereka yang harus dijaga bersama,” tegas yayasan.
Pemerhati pendidikan menilai, dalam setiap konflik yang melibatkan aset pendidikan, kepentingan siswa harus jadi prioritas. Hak atas pendidikan dijamin konstitusi dan tidak semestinya terhenti karena persoalan administrasi atau kepemilikan.
Hingga berita ini ditulis, segel sekolah masih terpasang. Siswa masih menunggu langkah konkret agar kegiatan belajar mengajar kembali normal.
Kini pertanyaan publik bukan hanya siapa yang benar dalam sengketa, tetapi juga siapa yang bertanggung jawab atas hilangnya kesempatan belajar ratusan siswa selama sekolah tertutup.
