PAMEKASAN, forumnusantara.com/ – Wakil Bupati Pamekasan, Sukriyanto, bersama anggota DPRD Pamekasan Komisi V, Rosyid Fansori, terus menunjukkan komitmennya dalam memperjuangkan akses layanan kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat.
Upaya tersebut dilakukan dengan membawa langsung aspirasi daerah ke tingkat pusat, khususnya terkait program BPJS Kesehatan. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan masyarakat mendapatkan layanan kesehatan yang layak dan terjangkau.
Dalam pertemuannya dengan anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago, Sukriyanto menyampaikan dua poin utama yang dinilai mendesak untuk segera ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat.
“Melalui pertemuan ini, kami menyampaikan dua poin utama yang berkaitan dengan BPJS Kesehatan agar dapat didisposisikan ke pusat. Kami berharap ada tindak lanjut nyata demi kepentingan masyarakat Pamekasan,” ujar Sukriyanto.
Poin pertama berkaitan dengan permohonan dukungan kerja sama antara RSUD Smart Pamekasan dengan BPJS Kesehatan. Kerja sama ini diharapkan dapat mengakomodasi layanan Cathlab atau laboratorium kateterisasi jantung agar dapat ditanggung oleh BPJS.
Menurut Sukriyanto, fasilitas Cathlab sangat vital dalam penanganan penyakit jantung. Namun hingga saat ini, layanan tersebut masih terbatas bagi pasien umum, sehingga menjadi kendala bagi masyarakat kurang mampu.
“Jika layanan Cathlab ini sudah bisa dicover oleh BPJS Kesehatan, maka masyarakat Pamekasan tidak perlu lagi dirujuk ke Surabaya hanya untuk pemasangan ring jantung. Ini tentu akan sangat membantu dari sisi biaya dan waktu,” jelasnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa pengajuan kerja sama tersebut sebenarnya telah disampaikan sejak 9 April 2024, namun hingga kini belum mendapatkan disposisi dari pusat. Karena itu, pihaknya kembali mendorong percepatan realisasi program tersebut.
Sementara itu, poin kedua yang disampaikan adalah permohonan penambahan kuota peserta BPJS Kesehatan yang dibiayai oleh pemerintah pusat.
Menurut Sukriyanto, penambahan kuota ini sangat penting untuk mengurangi beban anggaran daerah sekaligus memperluas cakupan jaminan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu.
“Kami berharap jumlah penerima BPJS Kesehatan yang ditanggung oleh pemerintah pusat bisa ditambah. Dengan begitu, masyarakat yang belum tercover oleh daerah bisa mendapatkan jaminan kesehatan yang layak,” tegasnya.
